Heboh Data KPU Dijual Hacker Bjorka, Ini Tanggapan Ketua Partai di Karawang

Karawang11.com - Heboh peretasan situs pemerintah oleh hacker yang mengatasnamakan Bjorka, tak hanya membocorkan data penduduk Indonesia, kabarnya hacker ini juga menjual data tersebut melalui Forum Breached atau Breached Forums.

Pertama terjadi merupakan kebocoran data register SIM Card sejumlah 1,3 miliar nomor atau telepon kartu SIM Card.

Data selanjutnya, yang diduga dibocorkan dan dijual oleh akun Bjorka adalah105.003.428 (105 juta) database yang diklaim berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kabarnya, database tersebut dijual Bjorka dengan harga 5.000 USD

Dalam menjual data, Bjorka menulis judul dengan bahasa Inggris, 'INDONESIA CITIZENSHIP DATABASE FROM KPU 105M'.

Format database diketahui berformat CSV, isi database yang diunggah akun Bjorka yaitu NIK (Nomor Induk Kependudukan), KK (Kartu Keluarga), nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, hingga usia.

Menanggapi dugaan peretasan dan penjualan data tersebut, Ketua dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Taufik Ismail mengatakan, pihaknya merasa prihatin mendengar informasi tersebut.

"Jika benar itu terjadi, ini kan berarti sistem IT nya harus diperketat karena negara itu memberikan uang besar sekali kepada KPU. Bahkan termasuk anggaran KPU Karawang juga mencapai ratusan miliar," ujar Taufik saat ditemui di Kantor DPRD Karawang, Kamis (8/9/2022).

Sebagai ketua partai, ia menuturkan, pihaknya sendiri sudah melakukan validasi data saat proses pendaftaran partai politik melalui aplikasi Sipol KPU. Semuanya dilakukan secara daring, potensi kerawanan kebocoran data tentu saja bisa terjadi.

"Jangan sampai nanti, akibat jebolnya pertahanan IT kita ini jangan sampai jadi permasalahan politik kedepannya," kata dia.

Secara umum, ia menuturkan revitalisasi dalam bidang IT sangat penting, sebab saat ini Indonesia tengah menyongsong era digitalisasi.

"Ini juga masukan yah, sekarang kita menyongsong era 4.0 nanti 5.0, ini juga masukan untuk negara khusunya KPU, mereka itu kan uangnya dari negara, jadi bekerja itu harus profesional," imbuhnya.

Terpisah, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Karawang Ajang Sopandi menambahkan, KPU merupakan penyelenggara yang sangat kursial untuk menentukan proses berjalannya demokrasi.

"Sekarang kalau benar data itu bocor, berarti ini menunjukkan ketidak profesionalan teman-teman di KPU," kata Ajang.

Ia menuturkan, segala hal yang berkaitan dengan identitas mestinya bersifat rahasia, jika terjadi kebocoran data bisa jadi hal yang membahayakan.

"Jangan sampai ada kebocoran identitas itu kan rahasia, jadi harus dijaga benar-benar," tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Komisioner KPU Karawang Ikmal mengatakan, pihaknya tidak berkomentar untuk menanggapi isu tersebut.

"Mohon maaf, bukan kewenangan saya menjawab itu. Domainnya KPU RI," kata Ikmal dikonfirmasi melalui pesan tertulisnya. ( Maulana)